"PEMILU untuk masa depan INDONESIA yang lebih baik"

Jumat, 11 November 2016

Seri Belajar Pemilu: PERBEDAAN TAHAPAN PILEG, PILPRES & PILKADA

By.  Meidy Yafeth Tinangon (Ketua KPU Kabupaten Minahasa)

Menurut regulasi dalam hal  ini undang-undang Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah, ternyata terdapat perbedaan tahapan antara ketiga jenis pemilihan tersebut. Berikut matriks perbedaannya.

Tahapan Pemilu Legislatif

Tahapan Pemilu Presiden

Tahapan Pilkada

Tahapan Penyelenggaraan:

Tahapan Penyelenggaraan:

Tahapan Persiapan:

a.    perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;

a.       perencanaan program dan anggaran;
b.       penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
c.       perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;


d.       pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; 


e.       pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
b.       pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
a. penyusunan daftar Pemilih;
f.        pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
g.       Penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
h.       pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.


Tahapan Penyelenggaraan
c.       pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;


d.       penetapan Peserta Pemilu;


e.       penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;


f.        pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;

a.       pengumuman pendaftaran pasangan Pasangan calon
b. pendaftaran bakal Pasangan Calon;
b.        pendaftaran pasangan Pasangan calon

c.       penelitian persyaratan Calon
c. penetapan Pasangan Calon;
d. penetapan pasangan Calon
d.       masa Kampanye Pemilu;
d. masa Kampanye;
e. pelaksanaan Kampanye;
e.       Masa Tenang;
e. masa tenang;

f.        pemungutan dan penghitungan suara;
f. pemungutan dan penghitungan suara;
f.  pelaksanaan pemungutan suara;


g.       penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
h.       penetapan hasil Pemilu; dan
g. penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
h.  penetapan calon terpilih;


i.          penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan


j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
j.         pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD
h. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden. 

Sumber:
Sumber:
Sumber:
Undang-undang Nomor: 08 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD

UU Nomor: 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,
UU Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati /  Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016

Tidak ada komentar:

Posting Komentar